Debat Cagub Kedua Bawa Ahok Soal Represit

AGEN POKER ONLINE

Debat Cagub Kedua Bawa Ahok Soal Represit
Usai debat calon gubernus DKI Jakarta yang dilakukan di Hotel Bidakara. Mommentum debat tersebut terlihat bahwa para calon gubernur saling menyerang, namun pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat mulai menerima serangan bertubi dari kedua kubu.

Debat kedua Pilgub DKI Jakarta yang digelar di Hotel Bidakara, semalam, masih diwarnai saling serang antar calon gubernur dan wakil gubernur. Namun yang tampak mencolok adalah ketika calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat dikeroyok dua rivalnya yakni pasangan Agus Yudhoyono- Sylviana Murni dan Anies Baswedan- Sandiaga Uno.

Publik menyaksikan saat Ahok- Djarot diserang habis-habisan soal reformasi birokrasi yang dijalankan mereka selama menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Tema reformasi birokrasi memang membuat panas suasana debat. Selama ini Ahok-Djarot dikenal tidak kompromi mencopot, memecat anak buah yang dinilai tidak becus kerja. Tidak hanya itu, berulang kali Ahok juga memarahi anak buahnya di depan publik jika tak mampu menjalankan tugas dengan baik.

Sikap itu yang jadi peluru bagi Agus Yudhoyono mengkritik cara Ahok melakukan reformasi birokrasi yang dinilai membunuh karakter pegawai negeri di lingkungan Pemprov DKI. Dia menilai, reformasi birokrasi yang dilakukan Ahok-Djarot dibangun dengan cara represif.

Agen Poker Online - Debat Cagub Kedua Bawa Ahok Soal Represit
Agen Poker Online - "Saya menduga karena birokrasi yang dibangun penuh rasa takut, diancam, dimutasi, bahkan dipenjara ditampilkan di depan publik. Harga diri (PNS) dihancurkan padahal mereka punya keluarga. Ini seakan tidak dipedulikan dengan alasan meningkatkan kinerja," tegas Agus saat debat kedua Pilgub DKI di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (27/1). Agen Poker Online

Agus kembali mengkritik pembangunan reformasi birokrasi di era Ahok-Djarot. Menurutnya, calon petahana membuat anak buah selalu merasa ketakutan. PNS merasa takut dipecat jika melaporkan pekerjaan yang tidak bagus. Akibatnya, aparatur sipil negara hanya melaporkan apa yang membuat Ahok-Djarot senang.

"Reformasi birokrasi dibangun dengan represif, tidak konstruktif. Bukannya anak buah diarahkan tapi dipecat. Akhirnya mereka takut dipecat jadi tidak dilaporkan. Ini masukan langsung dan temuan kami di lapangan," tegasnya.

Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan juga melontarkan sindiran terhadap gaya kepemimpinan Ahok-Djarot dalam membangun reformasi birokrasi. Dia merasa tata laksana pemerintahan yang baik (good governance) tidak lagi cocok dipakai era sekarang. Seharusnya kini harus dilakukan pemerintahan terbuka (open governance).

Anies menyinggung belakangan kinerja para aparatur Pemprov DKI Jakarta hanya mementingkan tunjangan. Sehingga dia melihat para abdi negara seolah menjalani kerja paksa lantaran mengejar tunjangan.

"Tidak hanya memberikan iming-iming tunjangan, budaya kerjanya juga harus merangkul bukan memukul," tegasnya.

Serangan terhadap Ahok-Djarot tampak jelas saat calon Wakil Gubernur DKI nomor urut tiga Sandiaga Uno bertanya kepada Sylviana mengenai pengalamannya sebagai birokrat lebih dari 30 tahun di Pemprov DKI Jakarta. Terutama pengalamannya selama dipimpin Ahok selama menjadi gubernur DKI.

"Bagaimana reformasi birokrasi di era Pak Basuki?" tanya Sandiaga.

Strategi adu domba ini disadari Agus Yudhoyono. Putera sulung presiden ke-6 RI ini merasa dimanfaatkan pasangan nomor 3 itu untuk dibentrokan kepada Ahok-Djarot.

"Saya melihat tak-tiknya baik sekali, bertanya kepada kami untuk menyerang nomor 2 (Ahok-Djarot)," kata Agus.

Aksi Ahok mencopot para pejabat di lingkungan Pemprov DKI kerap menuai kritik. Namun cara itu dianggap terbaik untuk meningkatkan kinerja para birokrat. Selama memimpin DKI, Ahok dan Djarot mengklaim telah melawan ketidakadilan sosial. Ahok mencontohkan ketika PNS mengingkari sumpah jabatan dengan melakukan pungli, pihaknya berani menindak tegas dan menyingkirkan mereka. "Birokrasi kita akan sejajar birokrasi dunia, melayani rakyat, karena rakyat bos kami, kami pelayan," kata Ahok.

Calon wakil gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, mengatakan untuk promosi, sanksi dan lain-lain memiliki ukuran jelas. Hal ini dilakukan agar pelayanan ke warga cepat bebas dari Pungli.

"Kalau lambat eksekusi kebijakan dengan menyesal dan dengan senang hati kami ganti. Untuk pergantian dengan cara lelang terbuka," ucap Djarot.